Barang Penumpang

Orang yang akan bepergian ke luar negeri dengan tujuan akan kembali lagi ke Indonesia harus memperhatikan ketentuan kepabeanan terutama mengenai impor barang penumpang. Yang dimaksud penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut baik itu kapal laut, pesawat udara, maupun kendaraan darat. Yang dimaksud penumpang adalah tidak termasuk awak sarana pengangkut atau pelintas batas.
Barang penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut namun tidak termasuk barang dagangan (barang yang diimpor untuk tujuan komersial).
Barang penumpang tersebut dapat terdiri dari:
a. barang yang tiba bersama penumpang;
b. Barang penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang dianggap sebagai barang yang tiba bersama penumpang sepanjang memenuhi ketentuan:

  • paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
  • paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara

Barang penumpang dapat berupa:
– barang keperluan diri (personal effect), dan
– barang bawaan,

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
Terhadap barang keperluan diri (personal effect) diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Sedangkan untuk barang bawaan (oleh-oleh/buah tangan, kenang-kenangan) dengan nilai paling banyak FOB USD 250.00 per orang atau FOB USD 1,000.00 per keluarga untuk setiap perjalanan diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal barang bawaan penumpang melebihi batas nilai pabean, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Barang keperluan pribadi adalah semua barang (baru atau bekas) yang wajar diperlukan oleh orang yang bepergian untuk keperluan pribadinya selama perjalanan, dengan mempertimbangkan semua situasi perjalanan tersebut, tapi tidak termasuk setiap barang yang diimpor atau diekspor untuk tujuan komersial (barang dagangan).

Yang termasuk barang keperluan pribadi selain pakaian, peralatan mandi dan barang lain yang jelas bersifat pribadi, barang-barang berikut ini juga bisa dianggap sebagai barang keperluan pribadi bagi orang yang tidak tinggal di Indonesia (bukan penduduk):
– perhiasan pribadi;
– kamera foto atau film bersama dengan persediaan film, pita rekaman dalam jumlah yang pantas dan aksesorinya;
– proyektor film atau slide portabel dan aksesorinya beserta slide atau film dalam jumlah yang pantas;
– teropong;
– peralatan musik portabel;
– alat reproduksi suara portabel termasuk alat perekam, pemutar compact disc, dan mesin dikte dengan kaset, perekam dan disc;
– radio portabel;
– telepon selular atau telepon bergerak;
– perangkat televisi portabel;
– mesin ketik portabel;
– komputer portabel dan aksesorinya;
– kalkulator;
– keranjang bayi dan kereta bayi;
– kursi roda untuk orang cacat;
– peralatan olah raga.

Bagi penduduk (orang yang tinggal di Indonesia) yang akan bepergian ke luar negeri dengan membawa barang-barang berharga atau seperti tersebut di atas, harus memberitahukan kepada petugas bea dan cukai di tempat keberangkatan. Hal ini bertujuan agar pada saat kembali ke Indonesia barang-barang tersebut dikategorikan sebagai barang keperluan pribadi yang diimpor kembali sehingga tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pada saat pemasukannya kembali ke Indonesia akan dianggap sebagai barang bawaan yang menjadi obyek pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Terhadap barang penumpang yang tidak termasuk kriteria barang keperluan pribadi akan dikategorikan sebagai barang bawaan.

Barang penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:

  • 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  • 1 (satu) liter rninuman mengandung etil alkohol.

Dalam hal hasil tembakau lebih dari satu jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Atas kelebihan barang kena cukai dalam jumlah sebagaimana langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

PEMBERITAHUAN PABEAN
Atas barang penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan Customs Declaration (CD) yang wajib diisi dengan lengkap dan benar. Formulir CD yang dibagikan oleh Awak Sarana Pengangkut (Maskapai Penerbangan/Pelayaran). Apabila tidak mintalah kepada awak sarana pengangkut.
Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan, pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Untuk Barang penumpang yang tiba tidak bersama dengan penumpang yang terdaftar sebagai barang “lost and found” diberitahukan dengan CD sedangkan yang dikirim lewat kargo diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Barang penumpang yang tiba tidak bersama dengan penumpang harus dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.

Penumpang dapat memilih mengeluarkan barang impor melalui :
a. Jalur merah, dalam hal penumpang membawa:

  • barang bawaan dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
  • barang berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  • barang berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  • barang berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
  • barang berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
  • barang yang semula dibawa ke luar negeri (diekspor) kemudian dibawa kembali ke Indonesia (diimpor kembali) bagi penduduk (orang yang tinggal di Indonesia).
  • Barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan.

b. Jalur hijau, dalam hal penumpang tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PELAYANAN PABEAN
Petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dikeluarkan melalui jalur merah. kemudian akan menghitung besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila terdapat barang bawaan yang nilainya melebihi batas yang mendapat pembebasan. Atas barang bawaan yang melebihi FOB USD 250.00 per orang atau FOB USD 1,000.00 per keluarga atas kelebihannya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Atas barang-barang yang dikategorikan sebagai barang dagangan (tujuan komersial) akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara penuh dan diselesaikan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta harus memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi teknis terkait.
Atas barang yang dikeluarkan melalui jalur hijau pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik dalam hal terdapat kecurigaan. Apabila penumpang merasa ragu-ragu atau tidak mengerti mengenai ketentuan impor barang penumpang lebih baik memilih jalur merah.
Hal tersebut penting mengingat pelanggaran terhadap ketentuan impor barang penumpang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pidana penyelundupan.

Invoice

Invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh pembeli.

Pada transaksi yang nominalnya relatif kecil, biasanya invoice digunakan langsung sebagai dokumen penagihan sedangkan untuk yang transaksinya besar, biasanya dilengkapi dengan surat tagihan.

Dalam transaksi perdagangan internasional besarnya nilai invoice dinyatakan dalam mata uang dan incoterm tertentu, tergantung dari perjanjian atau Sales Contract. Misalnya nilai invoice tersebut menggunakan mata uang US dollar yang nilainya meliputi biaya pengiriman sampai pelabuhan tujuan, maka nilai invoice akan dicantumkan C&F USD 2,000.00.

Beberpaa incoterm yang biasanya digunakan adalah seperti C&F (Cost and freight), FOB Free on Board), CIF (Cost Insurance and Freight) dll.

Untuk keperluan penetapan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor pabean Indonesia menggunakan nilai CIF.

Semua hal menyangkut harga, cara pembayaran (menggunakan L/C, T/T), mata uang, incoterm, after sales, pengiriman barang, force majeur, penyelesaian sengketa, dll terkait dengan transaksi perdagangan biasanya dicantumkan dalam sales contract atau perjanjian jual beli.

Bagi kepentingan kepabeanan, sales contract biasanya diperlukan untuk melakukan penelitian nilai pabean ghuna perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat seringkali nilai transaksi yang sebenarnya tidak terepresentasikan dalam nilai invoice. Sebagai contoh apabila dalam transaksi tersebut terdapat proceed, assist, royalty, yang harus dibayar kemudian atau nilai dalam invoice merupakan harga discount.

Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi Letter of Credit tersebut.

Sebelum dijelaskan mengenai proses transaksi impor dan ekspor dengan menggunakan L/C berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut:

  1. Pemohon (dalam hal ini importir) adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan/pembukaan L/C
  2. Bank Penerbit (Issuing Bank/Opening Bank) atau adalah bank yang diminta oleh pemohon untuk menerbitkan L/C
  3. Bank Penerus (Advising Bank) adalah bank koresponden dari bank penerbit yang diminta untuk meneruskan L/C kepada eksportir
  4. Bank Penegosiasi (Negotiating Bank) adalah bank yang diberi kuasa oleh bank penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary (penerima pembayaran dalam hal ini eksportir), sepanjang beneficiary telah menyerahkan dokumen-dokumen ekspor yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C
  5. Penerima (Beneficiary) biasanya juga adalah eksportir  atau adalah pihak yang menerima L/C dan.
  6. Confirming Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bank Penerbit untuk melakukan pembayaran dalam hal bank penerbit wan prestasi tidak melakukan pembayaran, sepanjang syarat dan kondisi L/C telah terpenuhi.

Proses Transaksi menggunakan L/C adalah sebagai berikut:

  1. Eksportir dan Importir menandatangai kontrak jual beli barang.
  2. Importir mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank Pembuka (Issuing Bank)
  3. Bank Pembuka (Issuing Bank) menerbitkan L/C dan mengirimkannya melalui korespondennya (bank penerus) di negara eksportir
  4. Bank Penerus meneruskan L/C melalui banknya beneficiary (negotiating bank).
  5. Negotiating Bank meneruskan L/C kepada beneficiary (eksportir)
  6. Eksportir (Beneficiary)  menyiapkan barang untuk kemudian mengapalkannya dengan tujuan ke negara importir sesuai kontrak yang disepakati
  7. Eksportir (Beneficiary) kemudian menyerahkan dokumen ekspor, yang biasanya terdiri dari Wesel, Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List dan dokumen lain yang dipersyaratkan L/C kepada Bank Penegosiasi (negotiating Bank)
  8. Bank Penegosiasi (negotiating Bank) memeriksa kelengkapan dan kesesuian dokumen dengan L/C dan membayarkan senilai wesel yang diserahkan.
  9. Bank Penegosiasi (negotiating Bank) mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah dinegosiasi kepada Bank Penerbit untuk mendapatkan pembayaran
  10. Bank Penerbit (Issuing Bank) membayarkan kepada Bank Penegosiasi (negotiating bank).
  11. Bank Penerbit (Issuing Bank) menyerahkan dokumen tersebut kepada pemohon (Importir) untuk kemudian pemohon mengambil barang dari pelabuhan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan L/C dalam perdagangan internasional merupakan cara yang adil dan paling aman bagi kedua belah pihak (importir dan eksportir). Eksportir akan memperoleh jaminan/kepastian pembayaran, dan importir akan memperoleh kepastian atau jaminan bahwa barang yang dibelinya akan diterimanya.

Seaway Bill

Bill of Lading adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran/pengangkut kepada pengirim barang yang menyatakan bahwa pengangkut telah menerima barang yang akan dikirim dan telah dimuat diatas kapal dengan tujuan untuk dikirimkan ke suatu tempat tertentu disertai dengan perjanjian-perjanjian. (A bill of lading is a document which is issued by the transportation carrier to the shipper acknowledging that they have received the shipment of goods and that they have been placed on board a particular vessel which is bound for a particular destination and states the terms in which these goods received are to be carried).

Bill of Lading terdiri dari dua jenis yaitu negotiable B/L dan non negotiable B/L.

Dalam hal B/L adalah negotiable maka kepemilikan atas barang yang dikirimkan dapat dipindahtangankan, sehingga untuk membuktikan kepemilikan suatu barang harus dapat menunjukkan asli negotiable B/L.

Sedangkan dalam hal B/L adalah non negotiable, kepemilikan barang tidak dapat dipindahtangankan. Pengangkut/perusahaan pelayaran akan menyerahkan barang kepada pihak yang tercantum dalam B/L (consignee). Oleh karena itu dalam hal B/L adalah non negotiable tidak diperlukan adanya asli non negotiable. Sebagai bukti kepemilikan barang cukup menunjukkan identitas yang sesuai dengan yang tercantum dalam non negotiable B/L.

Diantara bentuk non negotiable B/L adalah :

-      Liner Waybill

-      Ocean Waybill

-      Sea Waybill

-      Telex Release B/L

Konsep non-negotiable yang kami jelaskan di atas berbeda dengan pengertian non-negotiable dalam lembar B/L. Seperti kita ketahui bersama biasanya lembar 1 – 3 B/L akan dicetak tulisan original, sedangkan lembar ke-4 dan seterusnya akan diberi label non negotiable.

Dalam pengertian ini original berarti bahwa lembar 1 – 3 ini merupakan dokumen berharga dan non negotiable berarti lembar tembusan.

 

Dokumen Pengangkutan (transport document) pada prinsipnya adalah merupakan:

-      dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut yang menyatakan bahwa pengangkut telah menerima barang tertentu yang akan dikirim dan telah dimuat di atas kapal untuk dikirimkan ke suatu tempat/tujuan tertentu,

-      dokumen pengangkutan tersebut bagi eksportir/pengirim merupakan bukti bahwa barang telah diekspor atau dikapalkan,

-      sedangkan bagi penerima/pembeli/importir merupakan bukti kepemilikan barang/untuk mengeluarkan/mengambil barang.

Impor Kembali Barang Ekspor yang Ditolak di Luar Negeri

Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf h Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Impor, impor dapat dilaksanakan tanpa API untuk barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf g Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan registrasi importir diantaranya adalah bagi importir yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API/APIT dari instansi terkait yang menerbitkan API/APIT.

Memperhatikan ketentuan tersebut, atas impor kembali barang ekspor yang ditolak pembeli di luar negeri, eksportir tidak perlu melakukan registrasi kepabeanan (memiliki NIK).

Eksportir hanya perlu mengajukan izin impor tanpa API kepada Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Depdag

Setelah mendapatkan surat izin impor tanpa API tersebut, eksportir dapat melakukan impor kembali tanpa memiliki NIK setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan.

Barang Pindahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.04/2008 pasal 3, pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan diberikan kepada:

  • Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan criteria:
  1. Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.
  2. Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
  •  Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
  • Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri.
  • Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan RI di Negara yang bersangkutan.
  • Warga Negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
  1. Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  2. Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga erja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemilik barang atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan:

  1. Daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Ri di Luar Negeri;
  2. Surat keterangan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PMK 28;
  3. Fotokopi paspor.

Berdasarkan surat Direktur Impor-Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 36/DAGLU.4-5/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 hal Penjelasan tentang impor barang pindahan, untuk penyelesaian impor barang pindahan tidak diperlukan persetujuan impor tanpa API dari Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag.

Impor Kembali (re-impor)

Ketentuan tentang Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 5 September 2007.
Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor kembali, pada saat pengeluarannya (ekspor) agar menghubungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang (ekspor) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan pemberitahuan bahwa barang ekspor tersebut akan diimpor kembali.
Selanjutnya pada saat pemasukan (impor kembali), importir dapat mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat pemasukan dengan melampirkan dokumen dan surat keterangan sebagai berikut:

  1. Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Surveyor, atau Bukti Ekspor bagi yang tidak wajib PEB;
  2. Bill of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada saat ekspor dan impor; dan
  3. Surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor dalam kualitas yang sama.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.