Barang Pindahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.04/2008 pasal 3, pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan diberikan kepada:

  • Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan criteria:
  1. Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.
  2. Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
  • ¬†Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
  • Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri.
  • Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan RI di Negara yang bersangkutan.
  • Warga Negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
  1. Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  2. Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga erja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemilik barang atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan:

  1. Daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Ri di Luar Negeri;
  2. Surat keterangan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PMK 28;
  3. Fotokopi paspor.

Berdasarkan surat Direktur Impor-Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 36/DAGLU.4-5/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 hal Penjelasan tentang impor barang pindahan, untuk penyelesaian impor barang pindahan tidak diperlukan persetujuan impor tanpa API dari Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag.

2 Responses

  1. waduh… KBRI harus melakukan verifikasi dulu donk atas barang pindahan, berarti merangkap jadi surveyor negara asal. barang pindahan ada batasan nilai ga?

    • KBRI hanya melakukan legalisasi atas daftar barang pindahan yang diajukan oleh orang yang akan pindah. Keputusan mengenai apakah barang tersebut bisa dikategorikan barang pindahan atau tidak, penetapan klasifikasi dan nilai pabean, tetap merupakan wewenang pejabat bea dan cukai di tempat pemasukan barang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: